JAMBI – Puluhan massa peduli lingkungan Selasa (8/8) pagi melakukan aksi di Simpang 4 Bank Indonesia (BI) Jambi. Setelah beberapa menit melakukan orasi di Tempat tersebut, masa melanjutkan aksi ke Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Aksi tersebut dilakukan, terkait penegakan hukum dan penangkapan pada tersangka pembakaran hutan. Dimana diketahui banyak pihak perusahaan yang melakukan pembakaran.

“Tangkap dan hukum perusahaan pembakar hutan,” teriak salah seorang orator.

Abdullah selaku Korlap Aksi masa tersebut mengatakan, penegakan hukum atas pembakaran hutan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh perusahaan dirasa lemah.

Lanjut Abdullah, diketahui dari data Satgas Karhutla dan diperkuat oleh hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Jambi, menemukan beberapa titik kebakaran berlokasi di Dldesa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan berada pada lahan perusahaan Alam Bukit Tigapuluh (ABT).

Kembali kepada tahun 2015 lalu, penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan disuguhkan dengan lemahnya pemerintah dalam proses penegakan hukum.

Pada tahun tersebut, dari 46 perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, sesuai dengan data yang dirilis oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, hanya 4 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka, hanya satu perusahaan yang dicabut izinnya oleh Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan.

Dan sisanya mendapat vonis bebas, karena dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.

“Katanya mau dicabut, buktikan bukan cuma hoax,” tegas Abdullah Korlap Aksi, Selasa (8/8).

Ditahun 2017 ini, dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakan hukum di Provinsi Jambi kembali di uji.

Statement Gubernur Jambi yang akan mencabut izin perusahaan pelaku pembakaran dan semangat Perda No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan karhutla, menjadi taruhannya.

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang barsih dan sehat, sebagai bagian dari hak asasi manusia,” Pungkasnya. (TS)

Komentar Akun Facebook