Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi, Fachrul Rozi.

Jambiline.com, Jambi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga sikap netralitas selama proses Pemilu 2019.

Dikatakan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi,  Fachrul Rozi, bahwa ASN yang terlibat politik praktis dapat dikenakan sanksi berat hingga pemecatan.

“Ikuti aturan terutama bagi ASN, jika melanggar tentu ada proses penanganan pelanggaran yang bisa dilakukan Bawaslu,” katanya, Rabu (10/04).

Dirinya mengimbau agar ASN tetap menjaga kode etik seperti yang telah diatur dalam undang-undang demi kondusifnya pesta demokrasi nanti.

“Imbauan kita kepada ASN untuk menjaga netralitas, karena hal itu sudah diatur dalam UU, mari kita menjaga kondusifitas dan tidak membuat kegaduhan dalam proses tahapan pemilu ini,” ujarnya.

Sebelumnya himbauan tersebut juga telah dipertegas oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tulis Asman Abnur dalam suratnya, dilansir dari situs Setkab, Senin (2/1).

Menteri PANRB Asman Abnur juga menyampaikan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.

Asman menegaskan agar aturan itu tidak dilanggar, dia mengingatkan adanya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi. Mulai penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. (Chun)

Komentar Akun Facebook