Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi (Kiri).

Jambiline.com, Jambi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi menghentikan laporan kasus dugaan pelanggaran kampanye Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) .

Pimpinan Komisi X DPR RI yang juga sebagai ketua pemenangan daerah Prabowo-Sandi tersebut sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Direktur hukum dan advokasi TKD Jambi Jokowi-Ma’ruf Amin, Ismail Ma’ruf, terkait pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) .

Dalam laporan tersebut TKD Jokowi-Ma’ruf Amin menilai bahwa SAH telah memanfaatkan fasilitas pemerintah berupa beasiswa untuk kepentingan Partai Gerindra dan Calegnya.

Laporan itu teregister dengan nomor 04/LP/PL/Prov/05.00/XII/2018 itu, memuat nama Sultan Adil Hendra (Caleg DPR RI), Abun Yani SH (Caleg DPRD Provinsi Jambi), Sakrin Pohan (Caleg DPRD Kota Jambi), Ade Irma Suryani (Caleg DPRD Muaro Jambi) Sukma Dewi (Caleg DPRD Muaro Jambi).

Namun berdasarakan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti yang dilakukan oleh sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu), Bawaslu Provinsi Jambi memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti outentik.

“Berdasarkan kajian yang sudah kami lakukan lebih kurang 14 hari kerja semenjak ini di diregister maka sentra Gakkumdu kita bahas bersama secara detail dan hasil dari pembahasan tersebut sentra gakkumdu Bawaslu kepolisian dan Kejaksaan berkesimpulan bahwa laporan saudara Ismail Ma’ruf ini tidak dapat ditindak lanjuti karena memang tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud,” kata ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Provinsi Jambi, kawasan Broni, Senin (21/01/2019).

Terkait adanya bukti form yang menjanjikan beasiswa dari partai Gerindra yang disebar di media sosial Facebook, Asnawi menjelaskan bahwa form tersebut tidak ada alias rekayasa.

“Kami sudah memeriksa saksi baik dari pelapor maupun terlapor dan pihak-pihak lainnya untuk mencari bukti terkait dugaan menjanjikan ini, dan bukti yang disampaikan seperti form yang disebarkan di FB ternyata tidak ada, kami tanyakan ke penerima juga membantah, jadi intinya form itu form yang direkayasa sendiri oleh pelapor,” terang Asnawi.

Selain bukti form yang menjanjikan beasiswa yang disebar di media sosial,  Bawaslu juga tidak menemukan bukti-bukti konkrit lainnya untuk menaikkan kasus tersebut ke penyidik.

“Intinya bahwa bukti-bukti yang kami klarifikasi sejauh ini tidak cukup mendukung untuk dinaikkannya kasus ini sehingga terkait dengan laporan ini kami nyatakan selesai dan tidak dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan ” tandasnya. (CN)

Komentar Akun Facebook