Jambiline.com, Jambi – Saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Pemerintah se Provinsi Jambi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar meminta agar kualitas pengawasan daerah terus ditingkatkan.

Dalam rakor tersebut mengambil tema “Sinergitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat penegak Hukum) dalam Mengawal Pembangunan Daerah”

Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik seperti didalam salah satu misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dan diharapkan akan terus menjadi perhatian oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Wagub mengatakan, seiring dengan upaya-upaya tersebut diperlukan komitmen yang kuat baik dari para pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan maupun aparat pengawas melalui pembinaan secara intensif pada setiap kegiatan di perangkat daerah.

“Oleh karena itulah kita hadir di ruangan ini untuk membangun komitmen koordinasi dan sinergitas baik program, materi, jadwal dan fokus pengawasan inspektorat se Provinsi Jambi,” ujar Wagub, Kamis (21/12).

Lanjut Wagub, peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah, bukanlah profesi pelengkap dari jalannya pemerintahan, melainkan sangat penting, terutama dalam menjamin kualitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh organisasi Perangkat Daerah yang berkoordinasi dan berkonsultasi terkait dengan kepastian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan arahan secara tertulis berdasarkan aturan yang jelas dan jangan sekali-kali menggunakan asumsi masing-masing yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda.

“Inspektorat juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kurangnya pembinaan. Untuk itu, kepada Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah strategis menggunakan meminimalisir mengantisipasi kemungkinan. Posisikan Inspektorat sebagai konsultan yang menjamin berjalannya suatu kegiatan secara baik dan benar sesuai dengan aturan, jangan sampai permasalahan telah terjadi, baru Inspektorat mencari penyebabnya,” Pungkasnya. (Tresno)

 

Komentar Akun Facebook