Jambiline.com, Jambi – Dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M Dianto memastikan bahwa peraturan baru Pemerintah Pusat tentang penghapusan data Kendaraan yang menunggak selama dua tahun berturut-turut sudah diberlakukan di Jambi.

Sekda mengatakan jikalau masyarakat tidak membayar pajak selama lebih dari dua tahun maka kendaraan itu akan dianggap kendaraan Bodong.

“Sekarang ada peraturan baru Pemerintah. Kalau masyarakat tidak bayar pajak lebih dari dua tahun maka kendaraan itu akan dianggap kendaraan bodong, nah kendaraan itu hilang nanti dari data. Jadi dengan sendirinya hilang dan tidak lagi mereka bisa menunggu untuk pemutihan,” kata Sekda, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya, jika lewat dari dua tahun kendaraan tersebut belum juga dibayarkan pajaknya. Maka data Kendaraan otomatis akan menghilang dan dianggap sebagai kendaraan bodong.

“Kalau mereka mau bayar pajak pun datanya sudah hilang dan dianggap kendaraan bodong, jadi mereka harus mendaftar ulang sebagai kendaraan baru. Nah, kalau kendaraan baru, mereka dikenakan PBN 1 jadi bia balik nama kendaraan bermotor yang pertama kali dan itu lebih besar lagi nanti biayanya,” jelasnya.

“Sudah berlaku di Jambi dan itu sudah dihimbau oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk diketahui. Kendaraan yang sudah menunggak pajak lima tahunan (ganti pelat,red), kemudian dua tahun berikutnya masih belum juga membayar kewajiban (total 7 tahun,red), maka data Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) akan dihapus. (Tri)

Komentar Akun Facebook