Aksi KSBSI di depan kantor DPRD Provinsi Jambi

Jambiline.com, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi mengadakan aksi demo di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi.

KSBSI Provinsi Jambi menuntut untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Koordinator lapangan pendemo KSBSI Provinsi Jambi, Hendra Ambarita mengatakan, negara seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat tidak terkecuali masyarakat pekerja/buruh.

Namun hari ini, negara melalui pemerintah justru membuat masyarakat pekerja/buruh resah, bagaimana tidak pasca Ketua Dewan Pertimbangan APINDO, Sofyan Wanandi melempar opini agar merevisi UU Ketenagakerjaan namun dibantah oleh Pemerintah akan tetapi setelahnya tiba – tiba Pemerintah Justru berencana mengusulkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang mana dari pernyataan-pernyataan pemerintah hampir sama dengan yang pernah disampaikan Sofyan Wanandi.

“Sampai hari ini UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan saja belum mampu mengakomodir semua kepentingan dan perlindungan hak-hak buruh,” ujarnya, Rabu (15/1/2020).

Dirinya mencontohkan seperti tentang Struktur skala upah, misalnya baru Tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Permenaker yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan pasal 92 UU No 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan setelah sebelumnya aturan Kepmenakertrans 49/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah tidak mengaturnya dan sampai hanya sebagian kecil Pengusaha yang mau menjalankannya.

“Aroma persekongkolan antara pengusaha dan pemerintah juga sangat tajam tercium,” katanya.

“Apabila dengan dalih menghambat investasi maka mereka menganggap tak perlu melibatkan buruh, maka hari ini kami sampaikan bahwa sebenarnya yang terjadi kenapa Investasi itu melambat di negara ini yaitu hanya satu kata karena kalian korup, investor biasanya bukan tidak sanggup membayar upah layak tapi karena perilaku korup lah yang membuat Itu terjadi,” tambahnya.

Maka dari itu, KSBSI Provinsi Jambi menyatakan :

1. Keluarkan kluster ketenagakerjaan Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja.
2. Tolak Kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
3. Segera berlakukan upah minimum sektor di Provinsi Jambi.

“Apabila pemerintah tidak mau mendengar suara hati kami, maka kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar dan akan mogok massal di tempat perusahaan kami bekerja,” tutupnya. (Tri)

Komentar Akun Facebook