Sidang Gugatan Perkara Penetapan Caleg DPRD Sarolangun, Selasa (10/03/2020) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi

Jambiline.com, Jambi – Sidang gugatan penetapan calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019 masih terus bergulir.

Pada selasa (10/03) lalu sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi ini menghadirkan saksi dari pihak KPU RI, KPU Provinsi Jambi, dan KPU Kabupaten Sarolangun.

Andi Bagus, selaku Kausubag Pemungutan dan Penghitungan Suara, KPU RI dalam persidangan itu dimintai keterangan terkait keabsahan surat penjelasan untuk penetapan calon terpilih legislatif kabupaten Sarolangun. Menurutnya surat yang diterbitkan KPU RI per tanggal 21 Agustus 2019 adalah asli.

“Kita hanya menjelaskan bahwa surat yang kita terbitkan itu asli bukan palsu,  jadi sebelum surat itu terbitkan kita sudah melakukan tahapan-tahapan, karena tidak adanya ditemukan fakta hukum pada watu itu makanya surat penjelasnya kita terbitkan,” ujarnya.

Atas pernyataan dari KPU RI ini, A. Ihsan Hasibuan, selaku kuasa hukum penggugat perkara lantas mempertanyakan diterbitkannya surat penjelasan dari KPU RI dengan usulan dari KPU Sarolangun yang hanya berjarak satu hari.

“Nah itu yang kita bingung 21 dari Jakarta, tanggal 22 nya dari Sarolangun sudah buat pengusulan ke bupati dan gubernur, apa benar nyampe gak itu surat dalam satu hari, karena setau saya gak ada day service ekspedisi manapun, apalagi dalam satu hari,  ini jadi pertanyaan kita,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan bahwa menurut KPU, Caleg yang terplih dan duduk di DPR dari partai yang berbeda bukanlah merupakan fakta hukum.

“Di surat mereka disebutkan tidak ada fakta hukum, sedangkan dia (caleg) duduk sebagai anggota DPRD dari partai yang berbeda itu sebenarnya sudah fakta hukum,  menurut mereka itu tidak, nah ini berbeda pemahaman,” tuturnya.

Selain itu pihaknya juga mempertanyakan apakah KPU menerima data lengkap dari caleg yang bersangkutan sebelum mengeluarkan surat penjelasan.

“Sekarang juga jadi pertanyaan apakah datanya lengkap dikasi, dikasi keterengan gak apakah yang bersangkutan ini masih sebagai anggota dewan dari partai berbeda, kalau gak bisa saja dia kasi penjelasan tanpa data lengkap,” imbuhnya. (cn)

Komentar Akun Facebook