Jambiline.com, Batanghari – Menindak lanjuti persoalan pegawai negeri sipil (PNS) yang melanggar aturan, mengenai Narkotika beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Batanghari Mahdan meminta pemerintah kabupaten Batanghari agar menegaskan peraturan daerah (perda) no 21 tahun 2016 tentang pencegahan, penanggulan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyalah gunaan Narkotika terhadap ASN tersebut, Selasa (16/10/18).

Ia juga menambahkan untuk pegawai tetap (PTT) akan di berhenti sedangkan untuk PNS akan dicopot dari jabatannya dan akan diberhentikan dari pekerjaannya (non job).

“Kita juga berterima kasih terhadap BNNK Batanghari yang telah melakukan tindakan terhadap pegawai negeri sipil di Batanghari dan juga saya meminta kepada pihak BNNK agar melakukan tes urine terhadap kepala dinas di kabupaten Batanghari ini,” Pungkasnya. (Fer)

Komentar Akun Facebook