Mahkamah Partai Golkar

Jambiline.com, Jambi – Kisruh Musyawarah Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Jambi masih terus berlangsung. Setelah dskorsing pada Minggu (26/7) malam oleh pimpinan sidang A Rahman, hingga kini kelanjutan Musda Golkar Kota Jambi belum ada kejelasan.

Sebelumnya pimpinan sidang A Rahman saat dikonfirmasi Jambiline.com beralasan, sidang diskorsing karena tidak ada kesepakatan dalam laporan pertanggungjawaban dan terjadi keributan.

“Ini bukan skors yang normal, ini sudah ada kebuntuan kemunikasi, dan sudah kita kasi waktu untuk berunding, tapi tidak ada titik temu juga dan terjadi keributan,” ujarnya.

Terkait alasan A Rahman ini, ketua stering comite (SC) Musda Golkar Kota Jambi, Ahmad Hanafiah membantah bahwa tidak ada keributan yang terjadi saat sidang lanjutan Musda Golkar Kota Jambi pada Minggu malam tersebut.

“Itu hanya alasan saja, tidak ada keributan pada malam itu, kenapa diskorsing dan ini sudah lebih dari satu jam, tentu melanggar aturan,” kata Hanafiah.

Ia juga menjelaskan, keputusan lain yang juga menabrak aturan yakni didemisionerkannya pengurus DPD II Golkar Kota Jambi sebelum Musda berkahir.

“Yang terjadi, LPJ belum jelas kedudukannya diterima atau ditolak, ini sudah didemisionerkan lebih dulu, hal ini menabrak aturan,” tutur Hanafi.

Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) -2/DPP/Golkar/2/2020 dalam bab 5 pasal 74 menjelaskan kepengurusan demisioner setelah keputusan Musnas, Musda, Musda Provinsi, Musda kabupaten dan kota, Muscam, dan Muslur menerima laporan pertanggungjawaban.

Menyikapi hal ini, anggota Mahkamah Partai Golkar, M. Sattu Pali menyebutkan, keputusan yang diambil oleh pimpinan sidang sudah menabrak aturan.

“Kewenangan dia itu kalau sudah masuk pada penetapan balon ke calon, itu gak boleh dianulir calonnya, tetap harus didukung kalau dia sudah memenuhi syarat,” jelasnya, Kamis (30/7).

Ia menyarankan SC sgera melaporkan kasus tersebut ke DPD Golkar Provinsi Jambi untuk segera ditindak lanjuti.

“Apapun alasannya itu tidak dibenarkan, pimpinan sidang tidak boleh menganulir bakal calon, karena persyaratan administrasinya sudah diverifikasi oleh SC, segera laporkan ke DPD, jika tidak ditanggapi, lapor ke pusat,” tegasnya. (cn)

Komentar Akun Facebook