Jambiline.com, Batanghari – Polimik Vaksin MR hingga saat ini masih pro dan kontra di tengah masyakat, terutama dikalangan masyakat muslim yang tak ingin vaksin yang katanya haram masuk dalam tubuh anak-anaknya.

Terkait hal ini Adieson anggota DPRD Batanghari dari Fraksi PKS mengatakan, dalam hal ini selaku wakil rakyat sudah berusaha mencari benang merah atau solusi dari polemik yang terjadi dilapangan dikalangan masyarakat Kabupaten Batanghari tentang vaksin Rubella ini, Selasa (28/8/2018).

Maka dari itu pada hari Senin 27 Agustus 2018 kemaren, bertempat di gedung DPRD Batanghari diadakan rapat yg dihadiri oleh, Kadis Dinkes Batanghari, Direktur RS Hamba Muara Bulian, Komisi Fatwa MUI Batanghari , Wakil ketua PCNU Batanghari, Sekretaris Muhammadiyah Batanghari, Wakapolres Batanghari, Dinas PdK, seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Batanghari dan pihak terkait.

Berdasarkan diskusi yg cukup panjang dari beberapa nara sumber diatas dapat diperoleh beberapa point keputusa, kata Adieson, berdasarkan fatwa MUI Pusat No. 33 tahun 2018 dengan ini membolehkan vaksin Rubella tersebut . Karna sudagberdasarkan kajian, Vaksin ini perlu dilakukan mengingat ancaman bahayanya penyakit tersebut, Pemerintah melalui dinas terkait agar melakukan sosialisasi tentang Imunisasi Rubella ini, agar tidak lagi terjadi polemik di masyarakat

” Masyarakat berhak menerima ataupun menolak untuk dilakukan imunisasi ini, (jadi tidak dipaksakan,” Tegas politisi PKS itu.

Dan Hal hal yang berkenaan dgn Imunisasi tersebut pihaknya akan memantau dan dibicarakan kembali sesuai dgn keadaan yang terjadi dilapangan. ” Itu keputusan secara lembaga, kalau pribadi saya menolak dan anak saya tidak izinkan untuk di imunisasi Rubella. Dan begitu juga dengan ustadz Pelindungan Hasibuan. Secara pribadi bertentangan dengan hati nurani,” Pungkasnya. (Fer)

Komentar Akun Facebook