Jambiline.com, Muarojambi – Dianggap Tidak Transfaran, serta diduga adanya pungutan liar yang mengatas namakan uang komite, sebanyak 10 orang Siswa SMK 8 Muarojambi Laporkan Pihak Sekolah ke Ombudsman.

Hal ini diakui salah seorang siswa, ada uang komite setiap bulannya sebesar Rp 60.000, Ia menduga adanya permainan di dalam pengelolaan uang komite tersebut.

“Uang komite itu di pungut untuk semua siswa dari kelas 1 sampai 3 setiap bulannya. Siswa yang ada itu sekitar 500 orang. Jadi uang sebanyak itu di kemanakan?,”jelas siswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada, Kamis (30/8/2018).

Dirinya menjelaskan, bahwa Ia bersama teman lainnya sudah mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak sekolah. Namun, Ia bersama teman lainnya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Bahkan, dikatakannya pihak sekolah mengancam untuk tidak meluluskan Ia dan teman-temannya jika masih mempertanyakan persoalan tersebut.

“Iya kami tanya ke Kepsek katanya untuk pembangunan dan bayar guru honorer yang 4 orang itu. Pembangunan selama ini ada tapi masak iya untuk pembangunan semuanya, kalo guru honorer itu sebulan cuma 8 juta habisnya untuk 4 guru itu,” terangnya

“Kami juga dapat ancaman dari guru kami kalo kami masih mempertanyakan mengenai uang komite tersebut, kami bakal tidak di luluskan,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Siswa SMK 8 Muarojambi. Yang disampaikan oleh, Asissten Pratama Ombudsman.

Ia menyampaikan bahwa dalam laporan yang disampaikan oleh Siswa SMK 8 Muarojambi yang mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Jambi, bahwa mereka keberatan terkait uang komite yang selama ini di wajibkan untuk membayar.

“Jadi mereka keberatan terkait uang komite yang selama ini mereka bayar. Selain itu menurut pengakuan mereka jika ada pnjelasan mereka malah mendapat intervensi,” ujarnya

Lebih lanjut Ia mejelaskan bahwa intervensi yang dimaksud adalah adanya ancaman kepada siswa untuk tidak mempertanyakan persoalan itu lagi. Jika tidak, maka siswa yang bersangkutan tidak di luluskan dari sekolah.

“poin-poin itu biasa disampaikan dalam laporan yang sama, maka kita perlu rapat dan membahas, hasilnya apa kita lihat nanti, apakah sesuai dengan substansi kita atau gimana,” katanya

Ia menjelaskan dalam penerimaan laporan, Ombudsman memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan hingga nantinya pihaknya memutuskan apakah masuk substansi mereka atau tidak. Jika masuk maka pihaknya akan memproses dengan memberikan penyampaian surat pada pihak terkait dalam hal ini pihak sekolah.

“Ada tahapan-tahapan pelaporan yaitu laporan masuk kita konsulkan, kita masukan dalam laporan, jika masuk substansi kita maka penyampaian surat, dan kalo perlu kita turun ke lapangan untuk mengecek,” pungkasnya. (Nda)

Komentar Akun Facebook