Musda X Golkar Kota Jambi, Minggu (26/07) malam

Jambiline.com, Jambi – Sidang Musyawarah daerah (Musda) ke-X DPD II Partai Golkar kota Jambi yang digelar di gedung DPD I partai Golkar Provinsi Jambi hingga kini belum menemui titik terang.

Sidang Musda berlangsung alot, dimulai sejak Minggu (26/7) pukul 13.30 WIB hingga malam pukul 22.40 WIB. Sidang kemudian diskors dengan batas waktu yang tidak ditentukan karena terjadi perbedaan pendapat terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Dari ketiga belas pemilik hak suara, 6 dari PK dan 1 dari ormas menolak LPJ tersebut, lalu break selama 15 menit untuk berunding dengan ketua DPD yang diwakilkan oleh sekjen agar LPJ dapat diterima. Pada saat break 15 menit tersebut juga masih belum mendapat kesepakatan, hingga akhirnya A Rahman selaku pimpinan sidang musda mengambil keputusan skors sampai waktu yang belum ditentukan,” kata Ahmad Hanafiah selaku ketua stering comite (SC) Musda Golkar Kota Jambi, Selasa (28/7).

Hanafiah menyebutkan, bahwa keputusan A Rahman tersebut menyalahi aturan. “Sesuai tata tertib yang sudah disepakati, pimpinan sidang tidak boleh melakukan skors secara sepihak, dan berdasarkan tartib juga yang sudah disepakati skors tidak boleh dilakukan lebih dari 1 jam,” tuturnya.

Selain itu, kata Hanafiah, keputusan lain yang juga menabrak aturan yakni didemisionerkannya pengurus DPD II Golkar Kota Jambi sebelum Musda Berkahir.

“Yang terjadi, LPJ belum jelas kedudukannya diterima atau ditolak, ini sudah didemisionerkan lebih dulu, hal ini menabrak aturan,” tegas Hanafi.

Menurutnya, berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) -2/DPP/Golkar/2/2020 dalam bab 5 pasal 74 menjelaskan kepengurusan demisioner setelah keputusan Musnas, Musda, Musda Provinsi, Musda kabupaten dan kota, Muscam, dan Muslur menerima laporan pertanggungjawaban.

Presidium atau pimpinan sidang rapat Musda X Golkar Kota Jambi, A Rahman membantah keputusannya melangggar aturan. Pria yang akarab disapa Cemen ini menyebutkan, keputusan skors yang diambil sebagai upaya untuk meredam susana yang mulai tidak kondusif saat perundingan laporan LPJK.

“Ini bukan skor yang normal, ini sudah ada kebuntuan komunikasi, dan sudah kita kasih waktu untuk berunding atau loby, tapi tidak ada titik temu juga, dan terjadi keributan, karena situasi tidak memungkinkan, maka pimpinan Musda mengambil langkah sidang diskors dan pending dengan waktu tak terbatas,” terangnya.

Terkait didemisionerkannya pengurus DPD II Golkar Kota Jambi, A Rahman beralasan hal itu dilakukan guna mengisi kekosongan.

“Selanjunya pimpinan Musda membuat berita acara Musda untuk dilaporkan kepada ketua DPD, dan selanjutnya DPD mengambil langkah sikap terhadap ini (demisioner) supaya jangan ada kepakuman kepengurasan DPD Partai Golkar Kota Jambi, ini adalah keputusan politik,” tuturnya.

Saat ditanya kapan Musda Golkar Kota Jambi kembali dilanjutkan, A Rahman masih belum bisa memastikan.

“Tunggu sikap dan konsultasi pimpinan Musda dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jambi,” tandasny. (cn)

Komentar Akun Facebook