Wali Kota Fasha saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) I Pokja Pemilihan ULP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi

Kota Jambi – Wali Kota Jambi DR. H. Syarif Fasha, ME mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai organisasi pelaksana pengadaan barang dan jasa daerah, akan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

“Penguatan kelembagaan ULP sebagai lembaga teknis pelaksana pengadaan barang dan jasa di daerah perlu dilakukan, karena akan menjadi penguat berjalannya pembangunan di daerah. Jika peran ULP tidak maksimal maka, pembangunan di daerah akan berjalan tidak maksimal,” ujar Wali Kota Fasha saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) I Pokja Pemilihan ULP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi, Senin pagi (3/9).

Pernyataan Wali Kota Jambi itu bukan tanpa alasan, karena menurutnya pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan bagian penting yang merefleksikan orientasi kerja pemerintah. Oleh karenanya, penguatan kelembagaan ULP mutlak di lakukan sebagai komitmen dirinya sebagai kepala daerah dalam membangun Kota Jambi.

Lebih lanjut, Fasha juga menjelaskan peran sentral dan vital ULP dalam mendukung keberhasilan Pemda dan Kepala Daerah.

“Keberhasilan sebuah daerah, bahkan Kepala Daerah, tidak terlepas dari peran strategis ULP. Karena belanja pemerintah melalui proses pengadaan barang jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP, merupakan faktor penggerak ekonomi pembangunan daerah dan nasional,” ungkap Fasha.

Melalui Rakortek itu pula, Fasha menitipkan harapannya kepada seluruh ahli pengadaan barang jasa pemerintah di Jambi tersebut.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, ada spirit baru bagi personil ULP untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang lebih fair, akuntabel, transparan. Kepala daerah juga harus menguatkan peran mereka agar dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas,” harap Fasha.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi Yunita Indrawati dalam laporannya menyampaikan bahwa, Rakortek ULP Kota Jambi tersebut baru pertama kalinya dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Kota Jambi didaulat perdana menjadi tuan rumah.

“Kegiatan ini perdana ada di Jambi dan Kota Jambi menjadi tuan rumah. Terlaksananya dengan baik kegiatan ini tidak terlepas dari komunikasi aktif dengan ULP Provinsi Jambi sebagai pembina ULP se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah komunikasi antar Pokja Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, wadah bertukar pikiran untuk menambah skill dan wawasan untuk mewujudkan pengadaan yang lebih baik,” jelasnya.

Acara yang diikuti 142 orang peserta, yang terdiri Kepala ULP, Sekretaris, dan Pokja Pemilihan ULP Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, yang mengambil tema “Mantapkan kerja pelaku pengadaan barang dalam mewujudkan modernisasi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi” tersebut berlangsung selama 2 hari di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jambi.

Pada hari pertama, kegiatan tersebut diisi dengan pembekalan oleh DR. H. Fahrurrazi,  M.Si, yang merupakan narasumber LKPP RI. Fahrurrazi yang juga selaku Saksi Ahli LKPP tersebut banyak memberikan materi terkait dengan mekanisme tender, mitigasi resiko pengadaan/barang jasa, dan konsolidasi pengadaan.

Dihari kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin oleh Kasatgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Adlinsyah Nasution (Choki), turut memberikan pemaparan terkait penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, sesuai dengan aturan norma perundang-undangan yang dijalankan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Sebagaimana diketahui, unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh setiap daerah sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, beserta perubahannya PP Nomor 16 Tahun 2018. Sejak awal sebagai kepala daerah, Wali Kota Jambi Syarif Fasha menaruh perhatian khusus dalam peningkatan kapasitas, integritas dan akuntabilitas ULP Kota Jambi.

Hasilnya, ULP Kota Jambi telah mendapatkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tentang Layanan Tender ULP di Kota Jambi, yang berasal dari Sucofindo dan KAN (Komite Akreditasi Nasional). Fasha pun berharap raihan ULP Kota Jambi dapat direplikasikan dan menjadi sumber inspirasi bagi ULP lain dalam wilayah Provinsi Jambi.(hms/jl)

Komentar Akun Facebook