ads

Jambiline.com, Jambi – Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi dalam setahun terakhir yaitu tahun 2017, aktivitas perkebunan kelapa sawit juga masih menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan atau kerusakan sistem ekologis di Jambi.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi Rudiansyah, dirinya menyebutkan hal tersebut semakin diperparah dengan maraknya keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak mengantongi izin yang jelas, sehingga menciptakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

Temuan-temuan Walhi Jambi dilapangan akses masyarakat terhadap lahan tanaman pangan semakin sempit akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang seharusnya lahan tersebut untuk lahan persawahan agar bisa mengatasi ketergantungan terhadap pangan impor, di lapangan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

Rudi mencontohkan, seperti di Desa Kembang Seri, Kecamatan Muarosebo Ulu, ada 153,67 Ha lahan cetak sawah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, saat ini kondisinya dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Adimulia Palmo Lestari dan sekarang pihak perusahaan sudah mulai land Clearing.

Lain pula yang terjadi di Desa Sogo, Kecamatan Kumpeh, puluhan hektar lahan sawah milik masyarakat Desa Sogo saat ini tidak dapat dikelola. Hal tersebut akibat dari pembangunan tanggul yang tinggi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bukit Bintang Sawit, yang mengakibatkan lahan persawahan masyarakat Desa Sogo menjadi kering.

“Salah satu agenda yang paling besar yang diimplementasikan melalui program nasional yaitu program cetak sawah. Berdasarkan catatan, kita melihat bahwa sawit masih dijadikan tanaman yang primadona di Provinsi Jambi. Kita cenderung melihat beberapa program Nasional dijadikan ajang mempercepat ekspansi,” Kata Rudi, Rabu (27/12).

Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah setempat harus segera menindak secara hukum perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan di Jambi, apa lagi perusahaan yang tidak memiliki izin, pemerintah seharusnya bisa menghentikan aktivitas perusahaan tersebut. Karena, menurutnya, hingga saat ini tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan masih sangat lemah. (Tresno)

Komentar Akun Facebook