ads

Jambiline.com, Jambi – Untuk membantu dan memperkuat peran seorang kepala daerah, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 juga menerangkan camat yang ditunjuk diharuskan berlatar belakang sarjana pemerintahan, namun jika bukan berlatar belakang pemerintahan, sebelum menjadi camat maka akan diberi pendidikan pemerintahan terlebih dahulu.

Hal tersebut dikatakan oleh, Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktoral jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, Rizari Azhar usai memberi materi Rakor Pemerintahan di Jambi, bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi.

“Bagi yang akan didudukan sebagai camat harus dari sarjana IPDN atau berlatar belakang pemerintahan, tapi jika bukan dari pemerintahan maka di didik dulu di IPDN selama 9 bulan,” katanya, Kamis (13/7).

“Sedangkan yang sudah duduk sebagai camat dengan latar belakang non pemerintah maka mendapat pendidikan di Kemendagri selama 3 bulan,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, saat ini ada beberapa camat yang lulusan di luar non sarjana pemerintahan atau bukan latar belakang sar pemerintah, namun dirinyamenjelaskan camat tersebut diharuskan mengikuti pendidikan tentang pemerintahan.

“Adanya UU ini tidak serta merta mengganti camat yang berlatar belakang non pemerintah melainkan diberi pendidikan,” pungkasnya. (TS)

Komentar Akun Facebook