Kepala Bakeuda Batanghari M. Azan, SH

Jambiline.com, Jambi – Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari telah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari dalam hal penanganan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Kepala Bakeuda Batanghari dengan Kepala Kejari Batanghari, Selasa (10/1), bertempat di ruang pola kantor dinas Bupati Batanghari.

Kepala Bakeuda Batanghari M. Azan, SH menjelaskan, kerjasama dengan pihak Kejari merupakan salah satu uapaya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan untuk memaksimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

“Kita tahu bahwa sebagian besar sumber pendanaan pembangunan ini bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dengan adanya kerjasama ini, kita berharap masyarakat yang wajib pajak, baik perorang maupun badan usaha yang belum membayar kewajibannya segera dibayar, ” katanya, Kamis (11/1).

Dikatakan Azan, dalam kerjasama tersebut, Jaksa dapat ikut serta membantu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga penegakkan hukum perdata dan tata usaha, seperti halnya pada masalah tunggakkan pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

“Kami bersama dengan Kejari akan melakukan tindakan penagihan kepada para penunggak pajak untuk dikembalikan atau disetor ke kas daerah,” jelasnya.

Dirinya mengimbau, bagi para Wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha yang masih menunggak agar segera melakukan pelunasan sebelum berkas penunggakan dilimpahkan ke Kejari.

Bakeuda Kabupaten Batanghari terlebih dahulu akan menempuh jalan persuasif, jika nanti masih membandel akan kita limpahkan ke Kejaksaan”, paparnya.

Dirinya memastikan, akhir Januari berkas tunggakan tersebut akan segera dipersiapkan dan diserhakan ke Kejaksaan negeri.

“Akhir Januari semua dokumen pendukung akan kami siapkan, dan akan kami serahkan ke Kejari, jadi sebelum nanti diburu Kejari, silahkan bayar segera, ” imbaunya.

Azan juga menjelaskan, tindakan tersebut dilakukan berdasarkan intruksi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahkan bagi wajib pajak yang membandel dan eggan membayar pajak, sanksi yang dikenakan bisa dijatuhi pada sanksi pidana.

“Ibu Menteri Keuangan yang dihadiri oleh para Gubernur dan Bupati Wali Kota se Indonesia, telah memgintruksikan, bahwa mulai tahun 2018, bagi wajib pajak perorangan maupun badan usaha yang tidak taat pajak akan dikenai sanksi secara bertahap, bahkan nanti bisa sampai dikenakan sanksi pidana” jelasnya.

(Chun)

Komentar Akun Facebook