Jambi Line – Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd turun langsung menyambut aspirasi dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM Sarolangun Bersatu, pada Rabu (06/09/2023) di gedung DPRD Sarolangun dan Kantor Bupati Sarolangun. Puluhan massa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat tersebut mempertanyakan anggaran dana pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahu. 2023 yang digelar di Kabupaten Sarolangun.
” Tercetusnya aliansi LSM bersatu kami punya melihat kasat mata bahwa sanya MTQ tingkat provinsi ke-52 sungguh tidak sangat wajar dan manusia serta tidak masuk akal bagi kami, masak ada peserta kafilah yang sedang mengaji tertimpa backdroop, ada panggung tidak ada pakai atap,” kata Ahmad Sodiqin.
Ia juga meminta ketua DPRD Sarolangun mendengar aspirasi dan laporan serta menindaklanjuti terkait pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Jambi ke-52 di Sarolangun yang mana dana tersebut bersumber dari APBD Sarolangun sangat fantastis sangat menguras apbd yang seharusnya kegiatan tersebut berjalan maksimal sesuai dengan dana yang dikeluarkan tetapi banyak kejanggalan.
” Honor anak anak sekolah penari tari massal yang sudah berlatih sejak lama, dijanjikan mendapatkan honor Rp 700.000,- tapi nyatanya hanya diberikan Rp 200.000,- itu dimana hari nuranimu. Belum lagi honor paduan suara hanya dibayar 100 ribu,” katanya.
Usai berorasi di depan gedung DPRD sarolangun, aspirasi yang disampaikan mendapatkan tanggapan Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd.
Dikatakan Tontawi Jauhari, bahwa dirinya sebagai ketua DPRD Sarolangun beserta jajaran terkait menerima kedatangan bapak-bapak, terkait koreksi terhadap pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang baru saja kita laksanakan.
” Saya apresiasi kepada bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktu dalam rangka mengoreksi kinerja pemerintah daerah dan juga kami di DPRD Sarolangun untuk perbaikan kedepan apa yang memang perlu diperbaiki,” katanya.
Disamping itu, untuk tertibnya aksi unjuk rasa tersebut Ketua DPRD Sarolangun itu mengajak gabungan LSM Sarolangun bersatu untuk berdialog dan audiensi di ruang rapat DPRD Sarolangun.
” Dan dewan hakim ini ditentukan oleh provinsi, dari Sarolangun setahu saya cuman ada 4 orang. Untuk penempatan kafilah MTQ Kabupaten/kota itu di tanggung oleh Kabupaten masing-masing. Kita tuan rumah, hanya menyampaikan informasi tempat baik hotel atau rumah penduduk yang tersedia,” katanya.
” Mengenai dana, untuk pelaksanaan Training Center (TC) Rp 881 juta dan seleksi di Kabupaten Sarolangun Rp 692 juta dimana ada empat kali kegiatan TC dilaksanakan, pelaksanaan MTQ di lapangan itu Rp 2,5 Miliar, dan kita bisa naik peringkat kabupaten terbaik dalam MTQ yakni peringkat keempat, dari yang sebelumnya di Tanjabtim kita peringkat ketujuh,” jelasnya.
Discussion about this post