ads

Jambiline.com, Jambi – Untuk mengatasi permasalahan pertambangan minyak ilegal atau tambang minyak rakyat yang ada di Provinsi Jambi tinggal menunggu waktu untuk bisa dilegalkan dalam waktu dekat.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif saat berkunjung ke Jambi untuk meninjau langsung kebakaran sumur minyak ilegal bersama Gubernur Jambi, Kapolda dan ketua DPRD Provinsi Jambi di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari mengunakan Helikopter..

Menteri mengatakan, untuk melegalkan tambang sumur minyak rakyat yang ada dibeberapa wilayah di Provinsi Jambi masih harus menunggu waktu, agar bisa resmi atau legal sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan permasalahan khususnya hukum dan lainnya.

Untuk peraturannya kini dalam tahap harmonisasi antara seluruh sektor dan sebentar lagi selesai dan daerah juga nanti akan diberi otoritas untuk pengelolaannya dan semua rekomendasi itu berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi dengan ukuran tertentu dan ikut aturan.

“Diperkirakan pada akhir tahun ini akan keluar aturan itu, dan sekarang masih dalam tahap harmonisasi,” kata Arifin Tasrif, jumat (15/10/2021).

Arifin mengatakan kondisi sekarang sumur minyak ilegal tersebut apinya sudah mulai kecil, tetapi akan segera diambil langkah pemadaman dan dirinya sudah minta kepada pihak Pertamina untuk mempercepat mendatangkan peralatan dalam mknggu ini, dan dirknya berharap semoga api bisa padamkan.

“Kita tadi juga sudah membahasnya dengan Pemprov dan Kapolda Jambi yang sudah menyusun langkah agar bisa mengambil kegiatan kedepan untuk bisa meredam kondisi yang seperti saat ini dengan pendekatan baik peraturan dan juga dari kebijakan yang ada,” kata Arifin Tasrif.

Selain itu, menteri ESDM mengatakan, perlu ada pendekatan kemanusiaan dan juga dibarengi dengan aturan yang ada, yang mengikuti perundang undangan.

“Untuk menjadi legal ini yang sedang kita susun, supaya kita ingin mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan,” tutup Menteri.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, usai melakukan pemaparan dihadapan menteri mengatakan, Keputusan Meteri nomor 175 tahun 2021 tentang tim koordinasi penanganan sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Jambi dan Sumatera Selatan sudah masuk tahapan pembahasan dan hasil koordinasi yang sudah dilakukan selama ini sejak awal tahun.

“Ini adalah langkah maju menuju pengelolaan sumur minyak yang dilegalkan, yang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bagi pemerintah masyarakat lokal pemerintah daerah, dan swasta,” tutup Sigit Dany. (Tri)

Komentar Akun Facebook