Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sanusi.

Jambiline.com, Jambi – Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 2019 ini harus segera melengkapi persyaratan lain untuk nantinya bisa ditetapkan dan bisa dilantik.

Salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner KPU Provinsi Jambi, Sanusi, mengatakan, memang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) itu menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para calon yang mendapatkan suara tertinggi ketika rekapitulasi saat pleno. Karena jika hal itu tidak dipenuhi, maka akan ada sanksi yang akan didapatkan oleh para caleg tersebut.

“Tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih dan juga tidak akan bisa dilantik,” kata Sanusi saat dikonfirmasi awak media.

Dilanjutkan Sanusi, pihaknya saat ini belum melakukan rekap terkait caleg mana saja yang sudah menyerahkan LHKPN tersebut. Nanti pihaknya juga akan melihat hasil rekap yang dilakukan oleh teman-teman di daerah.

“Nanti juga akan dicek oleh KPK, apakah semua sudah sesuai atau belum laporan tersebut,” ujarnya.

Sanusi menambahkan, penyampaian ini juga sebenarnya sudah harus dilakukan setelah September tahun lalu.

Bagi mereka yang sudah melaporkan di bawah September, maka akan harus diperbaiki. Batas terakhir juga 7 hari setelah dilakukan penetapan calon terpilih oleh KPU pelaporan tersebut.

“Kami pada posisinya transparan dan berharap untuk pelaporan ini tidak menjadi kendala. Bukti yang ada dikami adalah bukti tanda terima pelaporan tersebut dari KPK,” pungkasnya. (Fay).

Komentar Akun Facebook