Jambiline.com – Ratusan masa petani bersama organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi, Senin, (26/9/2022).
Aksi ini dilakukan dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional Tahun 2022 yang jatuh pada 24 September 2022 lalu.
Ratusan masa ini melakukan unjuk rasa dengan tujuan menuntut pemerintah agar berkomitmen dalam penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi.
“Kami juga meminta agar pemerintah mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi, mengusut tuntas mafia tanah dan menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan,” teriak sang orator.
Dalam momen Hari Tani kali ini, WALHI Jambi menyoroti Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Provinsi mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk menggarap hutan atau lahan yang ada.
Namun, perusahaan-perusahaan tersebut dalam kenyataannya banyak yang kemudian terlibat konflik dan membuat masyarakat dalam kondisi terpojok.
“Kita mencatat, Provinsi Jambi saat ini menjadi daerah konflik agraria tertinggi kedua se-Indonesia dengan jumlah peristiwa konflik agraria masih diangka 156 konflik yang belum terselesaikan,” katanya.
Dari ratusan konflik yang belum selesai ini, yang menjadi aktor utamanya adalah perusahaan ekstraktif seperti sawit, tambang dan HTI.
“WALHI Jambi sendiri memprioritaskan ada sebanyak 17 desa dampingan, yang sedang berkonflik di sektor kehutanan dan perkebunan dengan tipe konflik yang beragam,” jelasnya.
Selain itu, masa juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang sudah belasan tahun mereka alami.
“Jangan kami ini dilempar-lempar, dari Batanghari disuruh ke Jambi, dari Jambi disuruh ke Jakarta, jangan permainkan kami,” ujar orator.
Ditambahkan orator, mafia tanah yang menyerobot tanah mereka hanya lah satu orang, namun pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini.***
Discussion about this post