Jambi Line – Wakil Bupati Batanghari H Bahtiar, SP Menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari dalam rangka persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD Kabupaten Batanghari tentang Ranperda APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022.
Rapat di laksanakan di Aula Besar Kantor DPRD Batanghari. Rapat tersebut Dipimipin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin.
Pada rapat itu DPRD Kabupaten menyampaikan bahwa iya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Batanghari walau sudah delapan kali berturut-turut atas pencapaian penyusunan keuangan daerah dan Wajar tanpa Pengecualian ( WTP) dari RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Untuk mendesak anggaran belanja dan pendapatan daerah, Badan anggaran DPRD kabupaten berharap agar pemerintah terus melakukan evaluasi untuk memastikan apakah program yang di susun dapat terlaksana sesuai yang di harapkan.
Kemudian, wakil bupati Batanghari Bachtiar mengucapkan terimakasih atas kerjasama serta masukan dann saran yang telah di berikan oleh DPRD Kabupaten Batanghari.
” Apabila kita cermati catatan tersebut secara keseluruhan menujukan bahwa DPRD Mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah maupun pemberdayaan masyarakat yang tentunya bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bumi serentak bak regam sebagimana tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah kabupaten Batanghari 2021-2026. Ujarnya. Selasa, (11/07/2023)
Bakhtiar mengatakan bahwa secara subtensi masukan dan saran harus ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten Batanghari.
Ia menginginkan kepada OPD Untuk secepatnya menyelesaikan laporan sesuai dengan limit yang di tentukan.
” Besar harapana kita bersama setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 akan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengeneliminasi temuan-temuan badan pemeriksa keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Batanghari, sehingga dimasa yang akan datang pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan dan akuntabel untuk dapat mempertahankan Opini wajar Tanpa pengecualian. Pungkasnya.
Discussion about this post